Presentasi Kelompok "E-Government"

E-Government

Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:

• Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-Government-pun menjadi beraneka ragam.

• Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
• Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan

• Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan e-Government di suatu negara. Terkadang definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.

1. Definisi Lembaga dan Institusi Non-Pemerintah

Pertama-tama marilah dikaji terlebih dahulu bagaimana lembaga-lembaga non-pemerintah memandang ruang lingkup dan domain dari e-Government. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai berikut: E-Government mengarahkan untuk penggunakan TI oleh semua agen pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu:

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT- Information and Communicat-ion Technology) oleh pihak pemerintahan.

Sementara itu, vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAP memiliki definisi yang cukup unik, yaitu:

E-Government adalah sebuah perubahan yang global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh pihak pemerintah dan pihak yang terkait dengan nya.

Janet Caldow, Direktur dari Institute for Electronic Government (IBM Corporation) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School of Government, Universitas Harvard, memberikan sebuah definisi yang menarik, yaitu:

E-Government bukanlah sebuah perubahan fundamental yang berjangka pendek pada pemerintahan dan kepemerintahan dan hal itu kita tidak dapat menyaksikan pada permulaan era industrialisasi.

Definisi menarik dikemukakan pula oleh Jim Flyzik (US Department of Treasury) ketika diwawancarai oleh Price Waterhouse Coopers, dimana yang bersangkutan mendefinisikan:

E-Government adalah membawa pemerintahan kedalam dunia internet, dan bekerja pada waktu internet.

2. Definisi Beragam Pemerintahan

Setelah melihat bagaimana lembaga-lembaga atau institusi-institusi mendefinisikan e-Government, ada baiknya dikaji pula bagaimana sebuah pemerintahan menggambarkannya.

Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-Government, yaitu:

E-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya.

Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, mendefinisikan e-Government sebagai:

• Pelayanan online menghilangkan hambatan tradisional untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis dalam memakai layanan pemerintaha.
• Operasional pemerintahan untuk konstitusi internal dapat disederhanakan permintaan operasinya untuk semua agen pemerintah dan pegawainya.

Pemerintah Selendia Baru mendefinisikan e-Government, yaitu:

E-Government adalah sebuah cara bagi pemerintahaan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahaan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi

Italia mendefinisikan e-Government, yaitu:

Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communicat-ion Technology -ICT) yang moderen pada pengadministrasian kita, dapat dibandingkan menurut kelas aksi dibawah ini:

1. Desain komputerisasi untuk tambahan efisiensi operasional dengan inividu tiap departemen dan divisi.
2. Pelayanan komputerisasi untuk masyarakat dan perusahaan, sering kali mengimplementasi integrasi pelayanan pada departemen dan divisi yang berbeda.
3. Ketetapan akses ICT untuk pengguna akhir dari layanan informasi pemerintahan.

Ketika mempelajari penerapan e-Government di Asia Pasifik, Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mencoba mendefinisikannya sebagai berikut:

E-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat

Manfaat E-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:

• Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
• Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
• Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Governmnet bagi suatu negara, antara lain:

• Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
• Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
• Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
• Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
• Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
• Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Secara sederhana konsep e-Government diperlihatkan pada Gambar:  1 dibawah ini.

Gambar:  1  Model E-Government

Sumber : e-Government Indonesia, diakses dari www.goechi.com/egovernment.html/,
tanggal  19/3/2009

Dari gambar di atas terlihat bahwa konsep e-Government  dengan model  e-Business yaitu: B to B (Business to Business), B to C (Business to Customer),   C to C (Custumer to Customer), dan C to B (Customer to Business).  Pengertian dari konsep e-Government tidak terbatas pada pengertian yang telah disebutkan di atas, karena masing-masing negara yang menerapkan konsep e-Government ini  menyesuaikannya dengan kebutuhan dan keadaan negara itu sendiri.

Kelebihan E-Government :
- selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.
- Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.
- Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.
- Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

Kekurangan E-Government:
- Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

Hambatan Dalam Pendayagunaan e-Government di Pemerintahan Daerah

E-Government  telah dimanfaatkan  di organisasi swasta dan telah dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Implementasi e-Government sebaiknya dilakukan oleh institusi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk mendukung perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).   Implementasi  e-Government sangat diinginkan dalam pemerintahan di Indonesia,  namun banyak tantangan maupun hambatan dalam implementasinya.

Menurut Rahardjo (2001), ada beberapa hambatan dalam implementasi e-Government di Indonesia antara lain :

•    Kultur berbagi (sharing) belum ada. Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum membudaya di Indonesia.
•    Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apa saja.
•    Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya kurang memiliki SDM yang handal di bidang TI. Sedangkan SDM yang handal ini sebagian besar ada di lingkungan industri/bisnis.
•    Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia  belum tersebar secara merata. Terdapat di berbagai daerah masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik, kalaupun, harganya masih relatif mahal.
•    Tempat akses yang terbatas.  Jumlah tempat akses informasi masih sangat terbatas.

 5 besar pengguna internet di ASEAN dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Add caption

Tabel : 1
Pengguna Internet  Beberapa Negara di ASEAN

Sumber : Diakses dari  http://www.Internetworldstats.com, 2009

Dari data tersebut di atas, dapat terlihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling besar, namun penetrasi jumlah pengguna internet bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga berada di peringkat paling  bawah (8.90%). Tabel tersebut memperlihatkan bahwa  tingkat pengguna internet di Indonesia  masih tertinggal jauh di banding dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN (http://www.Internetworldstats.com, 2009).

Sedangkan di Negara Eropa walaupun belum merata di semua Negara Eropa seperti Belanda, Swedia, dan Denmark, akses internet telah mencapai 60% dimana rata-rata akses internet rumah tangga di 15 negara Uni Eropa sekitar 40%. Pada tahun  2002 akses internet keseluruhan di Uni eropa telah mencapai 40,4 %. Pembangunan infrastruktur akses internet di negara Eropa ini telah berdampak pada kesuksesan implementasi e-Government di Eropa (Windraty, 2009.  www.garutkab.go.id).

Meuthia-Ganie Rachman (2000),    bahwa    good     governance mempunyai indikator-indikator sebagai berikut:
1. Penjamin situasi keterbukaan (transparancy)
2. Pertanggungjawaban publik (public accountability) dan,
3. Kontrol dalam proses ekonomi maupun politik

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issu yang paling    dikedepankan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar     yang dilakukan  oleh  masyarakat  kepada  pemerintah  untuk  melaksanakan    penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat     pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Secara umum    good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas,    transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (Karhi Nisjar 1997). Berikut ini     dikemukakan penjelasan tentang unsur- unsur tersebut.

(1)    Akuntabilitas: Tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dari     governance yang dilakukan lebih jauh diartikan adalah kewajiban bagi     apartur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan     penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanan yang    ditetapkan.
(2)    Transparansi: yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai     perumusan kebijaksanaan  dari pemerintah, organisasi, badan   usaha. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka    diketahui oleh umum.

(3)    Keterbukaan: pemberian informasi secara terbuka,  terbuka terhadap kritik yang merupakan partisipasi. Keterbukaan dapat meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan.
(4)    Aturan hukum: keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan    usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan    masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan publik yang ditempuh.  Juga  dalam sosial economic transactions. Conflict resolution berdasarkan hukum. Istitusi hukum yang bebas, dan kinerjanya  yang terhormat (Bintoro, 2000 dalam Saiful, et.al, 2009).

Prinsip-prinsip good and clean governance yang banyak diperbincangkan saat ini adalah:
1.    Lembaga perwakilan (DPRD) yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan  penyaluran aspirasi masyarakat .
2.    Sistem peradilan yang fair, mandiri dan profesional.
3.    Birokrasi yang profesional, responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan      masyarakat

KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu.

Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data.

Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakai komputer terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administasi pemerintahan.

APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN

Berikut ini adalah jenis –jenis aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara langsung baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan,

·         Aplikasi kepegawaian

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.

·         Aplikasi di pemerintahan daerah

Aplikasi komputer yang digunakan meliputi : bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas.

·         Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)

Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena :

·         Biaya

·         Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan

Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional

Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.

PERKEMBANGAN APLIKASI KOMPUTER DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERMASALAHANNYA (di Amerika Serikat)

Pengolahan data

Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat dan peralatan komputer yang menjadi tulang punggung pengolahan data pemerintahan

Sistem informasi raksasa

Tingkat pertumbuhan dalam penyimpanan informasi pada badan pemerintahan sangat tinggi begitu pula kemajuan pada bidang telekomunikasi. Hal ini mendorong diciptakannya sistem informasi ukuran raksasa yang melibatkan banyak basis data sekaligus.

Contoh :

·         FEDWIRE (jaringan transfer data elektronik yang disediakan oleh federal reserve system)

·         Sistem kartu kredit VISA

·         American Express

·         Sistem pengendalian lalu lintas udara dll...

Permasalahan yang timbul :

·         Kerahasiaan dan kebebasan penggunaan informasi

·         Peraturan penggunaan informasi

·         Keamanan darimsistem informasi

·         Keamanan transmisi data dengan enkripsi

·         Ketergantungan pada ‘otomasi birokrasi’

·         Jaminan dan hak penggunaan sistem informasi

·         Penyusunan kebijakan untuk mengarahkan pengembangan selanjutnya

·         Otomasi birokrasi

·         Data yang berlebihan